Sengketa Pemilu VS Perang Dagang

Sengketa Pemilu vs Perang Dagang
Ilustrasi Sengketa Pemilu vs Perang Dagang. Sumber foto: google.com

Dalam waktu kurang tiga bulan terakhir ada banyak isu meramaikan jagad media baik cetak maupun online. Tidak sedikit yang berbicara dan mengekspos panasnya isu sengketa pemilu vs perang dagang. Tajuk ini hanya memaparkan sedikit analisa umum terkait fenomena dan dinamika kedua isu tersebut.

Sengketa Pilpres 2019
Tak di pungkiri aksi 22 Mei memberikan banyak dinamika politik. Mulai dari pihak kepolisian menangguhkan penahanan kasus dugaan makar Lieus Sungkharisma pasca pihak Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi mendatangi Polda Metro Jaya. Pasca aksi 22 Mei, pihak aparat gencar melakukan penelusuran dalang dari kerusuhan.

Tercatat 447 ditetapkan menjadi tersangka. Lebih dalam aparat harus mengungkap siapa dalang aksi sehingga mencegah terjadinya aksi serupa di kemudian hari. Ada kecemasan penetapan Komisi Pemiihan Umum (KPU) terkait pilpres juga akan dilakukan aksi yang sama. Namun, kekhawatiran itu tidak terjadi dimana penetapan pemenang Pilpres terus berjalan dengan baik.

Masuk dalam pemberitaan Sidang Sengketa Pilpres menjadi isu yang paling disoroti di bulan Juni 2019. Awal Juni perkara yang diajukan oleh tim BPN menilai ada terjadi kecurangan TSM (Terstruktur, Sistematis, Masif) yang dilakukan oleh Jokowi-Ma’aruf. Bersamaan dengan itu para tokoh politik menyerukan agar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menimbulkan berbagai polemik.

Dinamika politik bergerak menyasar pada sosok Ma’aruf yang dilaporkan akibat keberadaannya sebagai Dewan Pengawas Syariah di Mandiri dan BNI sempat menjadi isu hangat. Isu ini dianggap dapat menggagalkan pencalonan Ma’aruf yang menyalahi aturan, namun isu tersebut tidak berkembang karena Ma’aruf sendiri sudah melewati proses verifikasi pencalonan oleh KPU.

Teguran hakim MK ke BPN perihal sengketa MK juga muncul di permukaan namun pemberitaan tidak berkembang lama. Sampai MK memutuskan menolak perkara tim BPN dan KPU akhirnya menetapkan Petahana Joko Widodo sebagai pemenang pilres.

Jokowi Prabowo. Tempo
Jokowi Prabowo. Sumber foto: tempo.co

Politik berangsur mereda dengan harapan adanya rekonsiliasi kedua belah pihak untuk mengakhiri pertikaian dan kompetisi yang keras. Selanjutnya, BPN sempat memainkan isu sengketa Pilres ke Mahkamah Internasional. Sementara, DPR berada di depan meminta semua pihak legawa, menghormati dan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi.

Sengketa di anggap usai pasca terjadi momen sejarah pertemuan antara Jokowi dan Prabowo di tengah harum besi baru MRT Jakarta. Ada pula warganet yang kecewa karena pertemuan tersebut di anggap momen bergabungnya koalisi BPN ke koalisi TKN. Tapi banyak juga yang menyambut positif, dimana perjumpaan tersebut melunakan keras dinamika politik Indonesia sehingga pertemuan dianggap dapat meredakan situasi politik yang dibalut kuatnya isu agama.

Perang Dagang
Isu perang dagang terus bergulir sejak Mei 2019. Di awal bulan Juni, International Monetary Fund (IMF) turut buka suara dengan menilai peningkatan tarif impor AS merusak sistem perdagangan dunia. Memasuki pertengahan Juni, efek perang dagang memanas sehingga mendorong 600 perusahaan dan asosiasi industri perdagangan menuliskan surat kepada Pemerintah AS karena perang dagang dianggap merusak perekonomian di AS.

Hal ini juga berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi Pemerintah AS terpantau akan terus disorot per kuartal. Isu perlambatan pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh perang dagang AS-China. Isu ini diperkirakan masih tergantung pada kesepakatan AS-China.

Disisi lain, Pemerintah China menyampaikan perang dagang tersebut tidak menimbulkan dampak ekonomi negeri tersebut. Nyatanya, terjadi penurunan kepercayaan bisnis dari perusahaan di Asia dari 63 menjadi 53. Angka tersebut level terendah pasca krisis 2008-2009.

Pada KTT G20 para pelaku ekonomi menunggu momentum bertemunya AS-China. Akhirnya kedua negara bertatap muka kembali dengan memulai mengendurkan perang dagang dengan kesepakat tidak melakukan peningkatan tarif dagang selama negosiasi berjalan.

Ilustrasi AS vs China. Google
Ilustrasi AS vs China. Sumber foto: google

Sementara, Pemerintah Indonesia menilai pertemuan tersebut masih ada jarak yang cukup signifikan dari kedua negara dan jika berlanjut risiko perang dagang membuat pertumbuhan ekonomi dunia akan turun 0,5%.

Dalam perundingan, negosiator AS dan China melakukan pembicaraan baik melalui sambungan telepon maupun bertemu langsung. AS menekankan China tidak dapat membuat kesepakatan 50:50. Itu harus menjadi kesepakatan yang lebih menguntungkan AS.

Ditengah perjalanan negosiasi, China mengumumkan bakal menjatuhkan sanksi kepada perusahaan AS yang memproses penjualan senjata kepada Taiwan. China menyatakan penjualan senjata ke Taiwan telah melanggar relasi maupun hukum internasional serta sudah mengirim nota protes sebagai bentuk “ketidakpuasan dan menentang” penjualan senjata AS ke Taiwan.

Dinamika pertumbuhan ekonomi China bergerak melambat ke level terendah di tengah perang tarif dengan Amerika, terjadi penurunan ekonomi yang makin tajam. Pada tiga bulan kedua tahun ini, ekonomi China hanya tumbuh 6,2%, Merupakan angka pertumbuhan terendah China sejak kuartal I-1992.

China terus menekan bahwa AS telah memprovokasi persaingan antara negara-negara besar dan mencatat bahwa sistem keamanan dan ketertiban internasional dirusak oleh tumbuhnya hegemonisme, politik kekuasaan, unilateralisme, dan konflik dan perang regional yang konstan.

Sementara itu, IMF menyatakan perang dagang lebih merugikan China dibandingkan AS. IMF juga dalam laporan edisi Juli 2019 memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi negara-negara terbesar di Asia Tenggara yakni pada negara Singapura, Malaysia, Indonesia, Thailand, dan Filipina.

Imbas perang dagang juga memberi efek kepada Pemerintah AS. Bank sentral AS baru saja menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) menjadi di kisaran 2 persen hingga 2,25 persen, The Fed akhirnya menurunkan suku bunga untuk pertama kalinya sejak resesi hebat pada 2008.

Bank Indonesia merespons terkait perekonomian AS tumbuh melambat akibat ekspor yang menurun sebagai dampak ketegangan hubungan dagang, stimulus fiskal yang terbatas, serta keyakinan pelaku ekonomi yang belum kuat.

Disisi lain, AS menilai China tidak menepati janji untuk membeli produk pertanian AS lebih banyak dan mengatakan akan mengenakan tarif tambahan 10% terhadap impor barang asal China senilai $300 miliar mulai 1 September mendatang.

Kedua isu di atas merupakan pemberitaan yang dihadapkan di wajah warganet. Isu politik dinilai menjadi isu yang sangat dinamis dan bisa bergerak kemana saja. Disisi lain, perang dagang menjadi isu utama yang memberikan dampak ke semua lini sistem ekonomi di seluruh belahan dunia.

Perang dagang diperkirakan akan terus di ekspos media karena sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dunia. Walau hingga saat ini negara Indonesia belum mendapat dampak yang hebat terkait perang dagang ini, para elite politik Indonesia semestinya sudah bisa kembali duduk bersama mengantisipasi dan melihat ancaman perang “bukan perang” ini sebagai ancaman nyata terhadap sistem ekonomi negara.

Data: Berbagai Sumber