Politik Klaim dan NTT Yang Ditinggal?

Politikos (bahasa Yunani) dapat diartikan dalam ilmu politik merupakan sebuah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain terwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam bernegara. Adapula yang mengatakan politik itu adalah alat untuk mencapai tujuan tertentu. Disamping itu, politik ini dapat dikolaborasi dengan berbagai suku kata tertentu, salah satunya ialah “Klaim”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sendiri istilah “Klaim” ini bermakna tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak (memiliki atau mempunyai) atas sesuatu.

Peta Ntt
Peta Provinsi Nusa Tenggara Timur

Bila disimpulkan Politik Klaim seharusnya bermakna “proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain proses pembuatan keputusan berdasarkan tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak atas sesuatu” atau “Alat untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak atas sesuatu”.

Namun Politik Klaim yang terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT) di tahun 2018 sangat berbeda dari makna diatas. Hal itu dikarenakan banyaknya pasangan calon khususnya untuk perhelatan gubernur yang saling klaim. Misalnya pasangan calon yang mengklaim memiliki Surat Keputusan (SK) dari partai pendukung, pasangan mengaku-aku memiliki dan menguasai teritorial pemilihan tertentu, sampai pada relawan yang belum jelas SK pasangan yang dijagokan bisa menyebutkan pasangan yang dijagokannya sudah “A1” mendapat SK.

Menilik dari makna klaim diatas terdapat kalimat “fakta” yang dimana kata ini maknanya hilang begitu saja bila mengikuti perkembangan perpolitikan NTT, hampir semua melakukan hal itu. Memang sah-sah saja melakukan hal itu. namun baiknya segala sesuatu yang dilakukan dan tertangkap oleh indra  manusia harusnya sesuai dengan data dan keadaan nyata yang terbukti dan telah menjadi suatau kenyataan dalam perpolitikan di NTT. Suka – tidak suka atau mau tidak mau berbagai lapisan tokoh politik yang memiliki kepentingan harus juga mencerdaskan warga NTT.

Warga dibawa kegamangan dan kebingungan, padahal mereka adalah penentu masa depan NTT kedepan. Mereka lemah tanpa kata bila kesimpangsiuran informasi yang selalu muncul dipermukaan mulai dari obrolan warung kopi, media online, sampai media cetak.

Disisi lain, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengaku bahwa dibidang infrastruktur Indonesia bagian Timur buruk sekali. “Jalan buruk seperti ini tidak hanya satu atau dua lokasi, tapi dibeberapa daerah. Bagaimana tidak harga semen bisa mencapai Rp 2-3 juta per sak, harga sembako lima sampai 10 kali lipat lebih mahal. Saking rusaknya dan antrenya tiga hari, sopir truk bisa sampai menanak nasi” katanya Jokowi mencontoh wilayah di Papua.

Hal ini sama persis dengan apa yang terjadi di NTT, dimana infrastruktur menjadi momok. Ketertinggalan NTT berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik), menunjukkan bahwa provinsi NTT menjadi provinsi urutan ketiga dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia yaitu sebesar 21.85%. Hal ini terjadi karena terjadi kesenjangan yang cukup jauh antar

Generasi NTT
Foto: Illustrasi

a desa dan perkotaan. Kemiskinan masih terpusat pada wilayah pedesaan yaitu sebesar 13.83%, sementar untuk kemiskinan di wilayah kota adalah 7.72%.

Maka melihat kenyataan seperti ini NTT memerlukan para pemimpin diberbagai lini baik politik dan ekonomi yang seutuhnya dapat mencerdaskan dan mensejahterakan warga NTT. Konsen pada pembangunan infrastruktur dan secara bersamaan melakukan pemberdayaan manusia di NTT dengan membawa semangat yang memerdekakan warga dari label kemiskinan. Mengeluarkan mereka dari label tersebut bukan hanya dengan “klaim” semata tapi dengan berjuang, bergotong royong dan kerja nyata. Serta NTT memerlukan pemimpin yang bervisi merevolusi mental masyarakat bukan merevisi dompet tipis menjadi tebal dan tanpa dosa setelah berkuasa NTT ditinggal.