Jokowi, Presiden Tak Berkacamata Bag. 2

jokowi reuters
Sumber: reuters

Perbaikan Produktivitas

Bicara kebijakan tak populis Jokowi salah satunya ialah peningkatan produktivitas merupakan kebijakan yang tidak hanya berpuas pada hasil yang sudah dicapai oleh pemerintah, tapi Jokowi menjaga produktivitas dengan tiga faktor kunci: kualitas SDM, modal dan level teknologi. Energi menjadi salah satu konsen peningkatan produktivitas dengan program 35.000 MW juga pembangunan jaringan pipa gas.

 

Pembangunan infrastruktur juga masif ditingkatkan produktivitasnya untuk mempermudah mobilitas masyarakat baik dalam bekerja dan berusaha, diantaranya yaitu jalan dan jembatan, kereta api, bandar udara dan pelabuhan. Manfaat perbaikan ini mendorong pertumbuhan penumpang angkutan udara 6,5% (rata-rata/tahun), kereta api 8,9%, penyeberangan 1,3 dan damri mencapai 1,7%.


Vokasi

Selain itu, kebijakan Jokowi pada revitalisasi pendidikan vokasi untuk menekan masalah pengangguran serta meningkatkan kualitas dan daya saing SDM. Hal ini direalisasikan dengan program pelatihan, sistem magang, sertifikasi, dan kerja sama dengan dunia usaha untuk meningkatkan kompetensi dan mempersiapkan masyarakat terdidik.

vokasi-jokowi
Sumber: google

 

Pelatihan Vokasi Indonesia dalam Global Talent Competitiveness Index pada tahun 2015 mencapai peringkat 97. Dalam kurun waktu dua tahun kemudian di tahun 2017, Indonesia naik 39 peringkat dimana menempati posisi ke-58. Upaya ini buah hasil konsen pemerintah pada pendidikan vokasi yang mulai di akui oleh dunia Internasional.

 

Realokasi Subsidi
Presiden Jokowi juga menerapkan realokasi subsidi untuk belanja yang fokus pada produktifitas yang lebih. Hasil alokasi subsidi energi yang bertahap dalam APBN di arahkan untuk kegiatan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.

 

Penghematan ini diupayakan dapat menjalankan pemerataan ekonomi serta peningkatan produktivitas. Realisasi kebijakan subsidi energi ini bergerak signifikan mulai dari tahun 2014 subsidi mencapai 342 triliun (BBM & Listrik) menjadi hanya 95 triliun dalam APBN di tahun 2018.

 

Ekonomi Maritim

Jejak Presiden Jokowi di bidang ekonomi maritim juga dilakukan khususnya untuk para nelayan dengan melakukan penyiapan SDM nelayan dengan mendirikan Bank Mikro Nelayan untuk mengembangkan aspek kewirausahaan nelayan.

 

Pembiayaan mikro ini yang berbentuk Layanan Umum – Lembaga Pengelolaan Modal Usaha Kelautan Perikanan (LU-LPMUKP) dengan penerima manfaat mencapai 9.535 nelayan di 107 Kab/kota yang berbunga hanya 3%. Selain itu, Jokowi juga menyediakan akses bahan bakar nelayan dengan menyediakan konverter kit BBM ke LPG untuk menurunkan biaya melaut. Tahun 2017, konverter ini sudah mencapai 22.554 unit untuk nelayan.

maritim
Sumber: setkab

 

Pemenuhan Kebutuhan Dasar
Peningkatan gizi dan pencegahan stunting menjadi fokus utama Jokowi dalam memastikan generasi masa depan yang unggul dan berdaya saing. Tercatat penurunan 6.4% jumlah balita prevelensi Stunting  dari 2013 sebesar 37,2% menjadi 30,8%. Walau angka ini masih terbilang tinggi dan masih perlu upaya lebih pemerintah dalam menyelesaikan persoalan kesehatan ini.

 

Kebijakan pemenuhan kebutuhan dasar yang tidak populer juga dilakukan Jokowi bidang pendidikan dengan menghadirkan program Beasiswa untuk mahasiswa kurang mampu yang berprestasi.

 

Penerima beasiswa lewat jalur Bidikmisi di triwulan II 2018 mencapai 277.115 mahasiswa, sedangkan penerima Program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) daerah Papua dan daerah 3T (Terdepan, terluar, tertinggal) mencapai 3.333 mahasiswa di tahun yang sama.

Beasiswa Adik
Sumber: ristekdikti

Adapun pemerintah turut mengeluarkan kebijakan untuk melindungi masyarakat dari resiko akibat kerja melalui jaminan ketenagakerjaan bagi pekerja dan buruh migran seperti jaminan kecelakaan kerja, kematian, hari tua dan pensiun.

 

Penyediaan jaminan berupa jaminan BPJS Ketenagakerjaan dengan jumlah peserta yang sudah mencapai 48,66 (juta jiwa) pada Agustus 2018 dan 276.651 peserta buruh migran.

 

Presiden Jokowi juga konsen dengan pemenuhan kebutuhan dasar yang bertujuan memperbaikan kualitas hidup dengan menyediakan Hunian Layak untuk rakyat (Perumahan, ketersediaan sanitasi dan air bersih) diantaranya rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, Fasilitas Li­kui­ditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) & SSB (Subsidi Se­lisih Bunga), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM).

BERSAMBUNG: JOKOWI, PRESIDEN TAK BERKACAMATA BAG. TERAKHIR