Jalan Panjang Pembentukan Badan Siber dan Sandi Negara

siber image

Hadirnya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN ) secara resmi dibentuk melalui Peraturan Presiden (PP) Nomor 53 tahun 2017 oleh Presiden Joko Widodo pada 19 Mei 2017.

Bidang keamanan siber merupakan salah satu bagian pemerintahan yang perlu dikokohkan sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan mewujudkan keamanan nasional.

pemerintah melihat perlu dibentuk badan dengan menata Lembaga Sandi Negara menjadi Badan Siber dan Sandi Negara, guna menjamin terselenggaranya kebijakan dan program pemerintah di bidang keamanan siber.

Berita beberapa perjalanan terbentuknya Badan Siber dan Sandi Negara :

1) 30 Oktober 2013
Dewan Ketahanan Nasional membentuk sebuah divisi yang disebut Desk Keamanan Siber Nasional (KSN), sekaligus menyiapkan payung hukumnya.

2) 8 April 2014siber-1
Kerja desk tersebut dilanjutkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan melalui Surat Keputusan Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno Nomor 24 Tahun 2014 tentang Desk Ketahanan dan Keamanan Informasi Cyber Nasional (DK2ICN).

DK2ICN ini diketuai oleh Marsekal Muda TNI Agus Ruchyan Barnas, yang juga menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur Kemenkopolhukam.

 

3) 7 Maret 2015
Masyarakat Indonesia sempat dihebohkan dengan kabar penyadapan jaringan telepon oleh Australia dan Selandia Baru yang dibocorkan Wikileaks.

Bocoran Snowden tentang ulah mata-mata Australia itu diterbitkan di Selandia Baru. Menurut dokumen rahasia Snowden, badan spionase elektronik Australia,yakni Australian Signals Directorate (ASD) telah bekerja sama dengan Biro Keamanan dan Komunikasi Selandia Baru (GCSB) untuk menyadap jaringan telekomunikasi di seluruh Indonesia dan Pasifik Selatan. Sumber : Beritasatu

siber-2
Foto Ilustrasi : Penyadapan

4) 30 April 2015
Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII) mencatat ada 48,8 juta serangan siber di Indonesia pada 2014. Serangan tertinggi terjadi pada Agustus dengan jumlah 18 juta kali.

5) 02 Mei 2015
Situs Paspampres Diretas
Website resmi Pasukan Pengamanan Presiden alias Paspampres tampaknya sedang diusili hacker. Ketika diakses, tampak tampilannya berubah total.

siber-3
Tampilan Situs Paspamres Saat Diretas

6) 05 November 2016
Kapolri: Terlalu Banyak Informasi Hoax di Media Sosial
“Jangan seenaknya share yang belum jelas. ‎Kasihan masyarakat kita dibenturkan, diadu domba dan diprovokasi. Yang tepuk tangan negara lain, pesaing kita,” tambahnya.

7) 04 Januari 2017
Menko Polhukam: Berita “Hoax” Merugikan Masyarakat
Menurut Wiranto, kebingungan masyarakat ini dapat dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menanamkan kebencian, sehingga berpeluang terjadi perpecahan dan permusuhan.

8) 22 Januari 2017

Jokowi: Pemerintah Terus Perangi Hoax
“Saya kira sudah lama kita bertarung dengan yang namanya kabar bohong, yang namanya hoax itu, saya kira kita sudah bertarung lama lah dan ini terus-menerus,”

 

9) 13 Februari 2017
Perkembangan Hoaks dan Hate Speech, Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) mengeluarkan riset Tentang Wabah HOAX Nasional.

Sebanyak 91,8 persen responden mengaku paling sering menerima konten hoaks tentang sosial politik, seperti pemilihan kepala daerah dan pemerintahan, tidak beda jauh dengan sosial politik, isu SARA berada di posisi kedua dengan angka 88,6 persen.

10) 06 Maret 2017
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta saran Wakil Perdana Menteri Singapura Teo Chee Hean terkait Badan Siber Nasional.

CSA logo

Ia pernah menghadiri pertemuan perwakilan badan siber nasional Singapura yang bernomenklatur The Cyber Security Agency of Singapore. Ketika itu ia melihat secara langsung kinerja badan siber negara tersebut.

11) 14 Maret 2017
Hingga Awal 2017, Polisi Terima 4.000 Laporan Terkait Hoaks baru sekitar 400 kasus yang ditangani Mabes Polri dengan pengenaan Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

12) 1 Juni 2017
Peraturan Presiden tentang Badan Siber dan Sandi Negara
Atas dasar pertimbangan tersebut, pada 19 Mei 2017, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara.

Gambar Ilustrasi : Keamanan Siber

Dalam Perpres itu disebutkan, bahwa Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disebut BSSN adalah lembaga pemerintah non kementerian, yang berada di bawah danbertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penyelenggaraan pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Usai Perpres tersebut, selanjutnya masih ada perjalanan panjang yaitu membangun Badan Siber dan Sandi itu sendiri.

Bagaimana pemerintah nantinya menyiapkan siapa-siapa saja yang kompeten dibidang siber dan sandi itu sendiri, semua itu harus dikerjakan secara serius.

Seserius ketika keamanan negara kita diusik bahkan sampai bisa dibukanya rahasia negara oleh oknum yang tak bertanggung jawab sehingga menimbulkan keresahan yang berkesinambungan.

Maka keamanan negara itu penting dan harus dikendalikan dengan baik, dan dengan orang yang tepat pula demi utuh NKRI dan kedaulatan bangsa Indonesia dimata dunia.

Baca juga : ( Teknologi )

 

1 thought on “Jalan Panjang Pembentukan Badan Siber dan Sandi Negara

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *