Hoax Hari Ini Adalah Kebingungan Masa Depan

Ilustrasi Hoax
Gambar Ilustrasi: Google.com

Silverman (2015), hoax merupakan sebagai rangkaian informasi yang memang sengaja disesatkan, tetapi “dijual” sebagai kebenaran. Sedangkan menurut Werme (2016), mendefiniskan Fake news sebagai berita palsu yang mengandung informasi yang sengaja menyesatkan orang dan memiliki agenda politik tertentu. Hoax bukan sekedar misleading alias menyesatkan, informasi dalam fake news juga tidak memiliki landasan faktual, tetapi disajikan seolah-olah sebagai serangkaian fakta.

 

Pendahuluan

Masyarakat Anti Fitnah dan Hoax (Mafindo) mencatat ada 320 konten hoax yang beredar di internet dan media sosial, dengan rincian di Januari 2019 sebanyak 109 konten, Februari 2019 104 konten, dan Maret 2019 107 konten. Nampak tren hoax stabil terproduksi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

 

Sementara, lebih spesifik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) selama April 2019 mencatat ada 209 hoax berasal dari “kategori politik” dari 486 hoax yang teridentifikasi. Data Kemenkominfo menyebutkan bahwa ada sekitar 800.000 situs di Indonesia yang telah terindikasi sebagai penyebar informasi palsu.

 

Keuntungan pribadi dan kelompok

Hal ini menimbulkan jalan keresahan dan rasa saling mencurigai di masyarakat. Tentu hoax diciptakan untuk membuat keuntungan pribadi dan kelompoknya dengan cara menyebarkan konten-konten negatif. Kelelahan masyarakat juga muncul akibat maraknya berita-berita bohong beredar.

 

Idealnya situs-situs yang di anggap kredibel dalam menyajikan informasi malah muncul dengan berbagai berita yang tidak sesuai dengan substansi berita. Penggunaan clickbait juga marak terlihat. Situs kredibel ini bergantung kepada tajuk sensasional atau gambar mini yang menarik mata guna mengundang klik-tayang (click-through).

 

Bisa dikatakan clickbait adalah cara awal memasukan konten hoax walaupun sebenarnya pembaca tetap menjadi aktor penting dalam memilah dan memilih bacaan. Apalagi berita bohong yang paling terasa pada saat pra penetapan pemenang Pilpres 2019 silam, dimana banyak narasi yang dibangun terkait isu kecurangan KPU atau menangnya paslon nomor 02 dalam quick count yang membuat masyarakat kembali bertanya “Siapa Presidennya?”.

 

Kebingungan

Kemudian, masyarakat dibuat ragu akan opini-opini yang menyesatkan. Gejala ini membuat masyarakat seolah tidak bisa berpikir jernih. Masyarakat  tidak bisa fokus atau sulit membuat keputusan. Kebingungan dalam keadaan yang ekstrim, kebingungan disebut delirium.

 

Jika masyarakat berada pada posisi kebingungan delirium maka dapat di pastikan masa depan bangsa kedepan akan terus gaduh. Penurunan kepercayaan publik pada pemerintah sah bisa terjadi akibat hoax dan dapat menyebar luas hingga daerah.

 

Masalah hoax yang serius dapat mempengaruhi tatanan sosial. Hoax adalah penyebab umum yang dapat menyebabkan kebingungan masa depan. Hal ini meliput:

  1. Informasi satire meningkat, memang dibuat tidak bertujuan untuk merugikan, tetapi berpotensi untuk mengelabui dan faktanya muncul beberapa akun tenar seperti Nurhadi-Aldo dengan parodinya sehingga munculkan sajian informasi gaya baru yang banyak “diaminkan” khalayak luas.
  2. Konten yang menyesatkan, hal ini sangat mempengaruhi tatanan sosial khususnya di daerah. Mulai dari perdebatan di dunia maya seperti di whatsapp group, facebook, twitter, sampai dengan pertarungan di dunia nyata yang merenggut nyawa seperti yang terjadi di Madura yang dipicu status facebook mengenai capres. Dan potensi ini kuat dapat terjadi dan menimbulkan kesalahpahaman kembali di masyarakat.
  3. Politik, menjadi kategori konten yang kuat memuat yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara, pembagian kekuasaan, berupa kebijakan atau cara-cara mempertahankan kekuasaan. Bisa jadi pada perhelatan Pemilu 2024 hal ini akan dapat terjadi kembali. Hoax dimana-mana dan elite tidak berusaha meredam dengan segera mungkin untuk meredam situasi.

    Apalagi “Wacana Penggunaan E-Voting pada Pemilu” dalam kajian singkat oleh Siti Chaerani Dewanti, Puslit Badan Keahlian DPR RI, memunculkan kembali wacana penggunaan e-voting dalam pemilu. Disisi lain, kekurangan sistem ini adalah merusak kredibilitas karena rentan diserang hacker dan hambatan operasional terkait kendala lingkungan. Bisa jadi karena menggunakan sistem informasi, data atau hasil pemilu akan marak kembali dipertanyakan keputusannya seperti situs situng suara milik kpu.go.id.

 

Dibutuhkan upaya yang komprehensif dari beberapa pihak untuk meminimalisasi hoax tidak hanya dengan cara menutup atau membatasi sosial media. Pertama adalah dengan tetap menciptakan rasa keadilan kepada seluruh masyarakat untuk dapat menikmati akses informasi seluas-luasnya untuk publik.

 

DPR RI dapat mendorong peningkatan kinerja dan profesionalitas kerja kepada mitra kerja berkaitan dengan issue hoax, yaitu Kemenkominfo, Polri, TNI dan seluruh stakeholder. DPR RI juga perlu mengawasi kinerja Kemenkominfo agar gencar mematikan situs-situs produsen berita hoax agar masyarakat mendapatkan informasi yang berimbang dan adil. Selain itu anggota DPR RI juga perlu mendorong pers nasional dapat menyajikan informasi berimbang kepada publik.