Performa Anggota DPR Perempuan di Parlemen

Anggota DPR Perempuan

Dalam rangka memperingati Hari Kartini yang jatuh pada tanggal 21 April 2015, Formappi menyelenggarakan Diskusi yang membahas tentang “Performa Anggota DPR Perempuan di Parlemen”.

Pada diskusi yang dilaksanakan di Kantor Formappi tersebut menghadirkan peneliti senior Formappi Tommy A. Legowo serta Veronica Santi sebagai Moderator, hadir pula Peneliti Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia (UI) Yolanda Panjaitan, dan Anggota DPR RI Komisi VI Meutya Hafidz.

Anggota DPR Perempuan2
Diskusi Performa Anggota DPR Perempuan di Parlemen

Dalam diskusi tersebut Formappi menyampaikan beberapa catatan terkait performa Anggota DPR Perempuan di parlemen yaitu, kebijakan afirmasi mengenai keterwakilan perempuan seharusnya tidak hanya dilakukan sebagai pemenuhan syarat administrasi partai politik.

Menurut dia “Partai politik perlu membuat kebijakan khusus dalam mengakomodasi kader-kader perempuan”.

Formappi menilai Performa Anggota DPR Perempuan di parlemen belum hasilkan capaian yang efektif dan terukur bagi kesetaraan dan keadilan gender khususnya, dan bagi kemajuan dan keadaban masyarakat pada umumnya.

Kemudian dia menyampaikan bahwa “Performa Anggota DPR Perempuan rata-rata sama dengan anggota DPR lain, umumnya tidak/belum ‘tampil beda’ secara positif dalam penyelenggaraan peran perwakilan politik”.

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Irene Yusiana juga menyampaikan, jika merujuk pada ukuran diatas, menurut dia “terlalu dini jika menilai performa anggota DPR Perempuan (khususnya dari PDI Perjuangan) “tidak/belum ‘tampil beda’ secara positif dalam penyelenggaraan peran perwakilan politik”.

Membangun gagasan ideologis dan cara menyampaikan gagasan (artikulasi) yang dilakukan anggota parlemen perempuan (khususnya kader PDI Perjuangan) menurut saya selama masa sidang ini telah memenuhi standar ukuran yang saya sampaikan diatas.

Disamping itu Peneliti Pusat Kajian Politik (Puskapol) Yolanda Panjaitan Menyampaikan “Sejak tahun 1999, peran perempuan di parpol masih 9%, lalu meningkat pada pemilu 2004 dan pemilu 2009 menjadi 11,6% dan 18% Nnamun pada 2014, partisipasinya justru turun menjadi 17%,” ungkap Yolanda.

Menurutnya “Banyak kader-kader perempuan dipaksa oleh parpol untuk ikut pileg (pemilihan legislatif) agar memenuhi persyaratan administrasi, sehingga tidak didiskualifikasi,” tambah peneliti Puskapol tersebut.

Anggota DPR Perempuan3
Foto Ilustrasi : Kesetaraan Gender. Sumber: Tempo[dot]co
Anggota DPR RI Komisi VI Mutya Hafidz berpendapat lain terkait catatan tersebut, bagi dia “Tidak ada pembagian tugas pada partai, karena partai senantiasa memutar-mutar kita, jadi kita kerja masing-masing maka masyarakat menilai secara keseluruhan target-target tidak tercapai secara maksimal,”.”Partai seakan lupa bahwa pada perempuan juga membawa suara, sehingga kebijakan yang disampaikan agak tersendat.” tambahnya.

Namun bagi Irene Yusiana sebagai salah satu kader PDI Perjuangan merasa, Keragamaan cara pandang anggota parlemen tentang rumusan kebijakan yang afirmatif terhadap perempuan merupakan arena yang sangat dinamis.

Dia berharap “kedepan kualitas, komunikasi politik dengan memahami basis argumentasi yang diajukan, serta mempertimbangkan aspek sosiologi dan perkembangan masyarakat berjalan semakin intensif dengan seluruh stakeholders”.

Artikel Ini dimuat di Majalah Rumah Konstituen Hal. 15 Edisi April-Mei 2015
Klik tautan berikut untuk >> Download Majalah Rumah Konstituen

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *